Pemilu RW di Kampungku
Oleh Prie GS
Ada tiga jenis kesulitan yang dihadapi bangsa Indonesia yang di masa depan akan menjadi krisis serius jika terlambat mendapat penanganan. Pertama adalah krisis pembantu rumah tangga, kedua krisis RT dan ketiga krisis RW.
Tentang krisis pertama, disinyalir sebabnya adalah karena pembantu belum dianggap sebagai profesi. Maka kepada pembantu tidak dikenakan sebutan profesional, melainkan sekadar pelayan. Karena pelayan, serba tak jelas ukurannya. Tak jelas hari kerjanya dan tak jelas pula standar upahnya. Maka wajar, hanya orang teraniaya saja yang mau jadi pembantu.
Tentang krisis kedua dan ketiga juga jelas sebabnya. Di setiap wilayah harus ada pejabat RT dan RW. Ada keharusan tapi tak ada bayaran. Padahal dua jabatan ini jelas perannya. Jika ada tetangga bertengkar, Pak RT-lah pemisahnya, jika ada kerja bakti, Pak RT tak boleh absen karena dialah pemimpinnya, ada tamu menginap tidak lapor, ada maling dikeroyok massa, jika ada iuran kampung... kepada Pak RT-lah semua bermuara.
Jadi wajar, jika dengan tanggung jawab semacam itu, dengan keadaan tanpa bayaran semacam itu, dua jabatan ini akan menjadi hantu yang layak ditakuti. Tapi herannya, di kampungku, krisis semacam itu selalu bisa diatasi dengan baik. Dibanding Indonesia, tradisi demokrasi di kampungku rasanya lebih matang dan dewasa.
Betul, belum lama ini, tak ada satupun dari tetanggaku yang mau jadi RT. Jika seorang kedapatan menunjuk orang lain sebagai calon, bakal calon itu ganti menunjuk dengan kemarahan menyembul di kepala. Suasana jadi serba emosional dan tegang. Untuk meredakan ketegangan itu, aku mencoba usul, bagaimana jika kami hidup tanpa RT saja. Kepada setiap tetangga aku persilakan menggabung dengan wilayah RT tetangga sesuai dengan selera.
Usul ini jelas sebuah pilihan yang adil dan objektif. Tapi para tetanggaku pun bingung sendiri. Menurut mereka, betapa memalukan jika hal ini sampai terjadi, warga tanpa pemimpin. Padahal di daerah lain, seperti di Kabupaten Karanganyar itu misalnya, bupati saja pernah punya dua. Jadi kalau untuk jabatan RT saja sampai kosong, para tetanggaku itu tak siap turun gengsi juga.
Maka baiklah, jika ternyata kami ini masih punya rasa malu, semua warga harus mau dengan cara pemilihan model undian. Semua warga masuk sebagai peserta dan siapa yang namanya muncul dalam undian, dialah ketua RT-nya. Pemimpin model kopyokan ini jelas berbahaya, tapi demokrasi, menurut Aristoteles memang bukan paham yang ideal untuk negara. Cuma, demokrasi adalah paham yang paling realistis.
Semua warga tegang menunggu hasil undian. Aku sendiri tak kurang tegangnya. Dan ketika nama sudah keluar, kertas suara sudah dibuka, lalu keluarlah nama salah seorang tetangga, segeralah pecah sorak-sorai kami semua. Tetangga ini, RT hasil kopyokan ini, merah padam, panik, nervous... tapi tak berdaya. Hebatnya beberapa hari kemudian, ketika hari pelantikan tiba, ia sudah fasih berpidato dengan statusnya yang baru. Gayanya benar-benar telah menjadi pemimpim bagi warganya. Dan kini, ''RT terpaksa'' ini dikenal sebagai pemimpin warga yang bersemangat dan menikmati jabatan barunya. Tegasnya, di kampungku tak pernah ada krisis pemimpin. Walau tanpa bayaran, walau mengaku terpaksa, tapi jika tanggung jawab sudah jatuh, bangkitlah kebaikan hatinya.
Pemilihan RW di kampungku malah lebih hebat lagi. Mirip pemilu. Dengan empat calon, dengan kampanye dan ruang TPS segala. Halaman masjid disulap menjadi medan pemilu. Pengeras masjid dipakai sebagai pengundang warga. Itu saja belum cukup, ada donatur yang mengundang kesenian barongsai untuk menarik warga. Hasilnya hebat, RW yang terpilih disalami banyak warga, calon yang kalah juga tak kalah gembira karena merasa terhindar dari kerja paksa.
Jadi tegasnya, untuk jabatan tanpa bayaran, orang-orang di kampungku ini punya ketulusan luar biasa. Sungguh beda dengan Indonesia tempat manusia berebut jabatan, karena memang besar fasilitasnya. Jadi para pejabat di Indonesia itu, perlu belajar dari orang-orang di kampungku.
Ada tiga jenis kesulitan yang dihadapi bangsa Indonesia yang di masa depan akan menjadi krisis serius jika terlambat mendapat penanganan. Pertama adalah krisis pembantu rumah tangga, kedua krisis RT dan ketiga krisis RW.
Tentang krisis pertama, disinyalir sebabnya adalah karena pembantu belum dianggap sebagai profesi. Maka kepada pembantu tidak dikenakan sebutan profesional, melainkan sekadar pelayan. Karena pelayan, serba tak jelas ukurannya. Tak jelas hari kerjanya dan tak jelas pula standar upahnya. Maka wajar, hanya orang teraniaya saja yang mau jadi pembantu.
Tentang krisis kedua dan ketiga juga jelas sebabnya. Di setiap wilayah harus ada pejabat RT dan RW. Ada keharusan tapi tak ada bayaran. Padahal dua jabatan ini jelas perannya. Jika ada tetangga bertengkar, Pak RT-lah pemisahnya, jika ada kerja bakti, Pak RT tak boleh absen karena dialah pemimpinnya, ada tamu menginap tidak lapor, ada maling dikeroyok massa, jika ada iuran kampung... kepada Pak RT-lah semua bermuara.
Jadi wajar, jika dengan tanggung jawab semacam itu, dengan keadaan tanpa bayaran semacam itu, dua jabatan ini akan menjadi hantu yang layak ditakuti. Tapi herannya, di kampungku, krisis semacam itu selalu bisa diatasi dengan baik. Dibanding Indonesia, tradisi demokrasi di kampungku rasanya lebih matang dan dewasa.
Betul, belum lama ini, tak ada satupun dari tetanggaku yang mau jadi RT. Jika seorang kedapatan menunjuk orang lain sebagai calon, bakal calon itu ganti menunjuk dengan kemarahan menyembul di kepala. Suasana jadi serba emosional dan tegang. Untuk meredakan ketegangan itu, aku mencoba usul, bagaimana jika kami hidup tanpa RT saja. Kepada setiap tetangga aku persilakan menggabung dengan wilayah RT tetangga sesuai dengan selera.
Usul ini jelas sebuah pilihan yang adil dan objektif. Tapi para tetanggaku pun bingung sendiri. Menurut mereka, betapa memalukan jika hal ini sampai terjadi, warga tanpa pemimpin. Padahal di daerah lain, seperti di Kabupaten Karanganyar itu misalnya, bupati saja pernah punya dua. Jadi kalau untuk jabatan RT saja sampai kosong, para tetanggaku itu tak siap turun gengsi juga.
Maka baiklah, jika ternyata kami ini masih punya rasa malu, semua warga harus mau dengan cara pemilihan model undian. Semua warga masuk sebagai peserta dan siapa yang namanya muncul dalam undian, dialah ketua RT-nya. Pemimpin model kopyokan ini jelas berbahaya, tapi demokrasi, menurut Aristoteles memang bukan paham yang ideal untuk negara. Cuma, demokrasi adalah paham yang paling realistis.
Semua warga tegang menunggu hasil undian. Aku sendiri tak kurang tegangnya. Dan ketika nama sudah keluar, kertas suara sudah dibuka, lalu keluarlah nama salah seorang tetangga, segeralah pecah sorak-sorai kami semua. Tetangga ini, RT hasil kopyokan ini, merah padam, panik, nervous... tapi tak berdaya. Hebatnya beberapa hari kemudian, ketika hari pelantikan tiba, ia sudah fasih berpidato dengan statusnya yang baru. Gayanya benar-benar telah menjadi pemimpim bagi warganya. Dan kini, ''RT terpaksa'' ini dikenal sebagai pemimpin warga yang bersemangat dan menikmati jabatan barunya. Tegasnya, di kampungku tak pernah ada krisis pemimpin. Walau tanpa bayaran, walau mengaku terpaksa, tapi jika tanggung jawab sudah jatuh, bangkitlah kebaikan hatinya.
Pemilihan RW di kampungku malah lebih hebat lagi. Mirip pemilu. Dengan empat calon, dengan kampanye dan ruang TPS segala. Halaman masjid disulap menjadi medan pemilu. Pengeras masjid dipakai sebagai pengundang warga. Itu saja belum cukup, ada donatur yang mengundang kesenian barongsai untuk menarik warga. Hasilnya hebat, RW yang terpilih disalami banyak warga, calon yang kalah juga tak kalah gembira karena merasa terhindar dari kerja paksa.
Jadi tegasnya, untuk jabatan tanpa bayaran, orang-orang di kampungku ini punya ketulusan luar biasa. Sungguh beda dengan Indonesia tempat manusia berebut jabatan, karena memang besar fasilitasnya. Jadi para pejabat di Indonesia itu, perlu belajar dari orang-orang di kampungku.
Comments