Politisi
Tidak penting partainya, yang penting jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ini perilaku sebagian politisi kita belakangan ini. Ketagihan jadi anggota Dewan yang terhormat membuat mereka harus pandai-pandai melihat peluang. Jika partai lama tak lagi mencalonkan, maka tinggal "lompat" ke partai lain yang bersedia memasukkan mereka jadi caleg. Kalau menang pada pemilu nanti, maka sebutan anggota dewan yang terhormat akan tetap disandang. Enak memang!Migrasi politisi atau "kutu loncat" begitu sebutannya. Jelas bukan pujian, justru tersembul kekhawatiran. Bagaimana tidak, orientasi politisi kita ternyata hanya sebatas bangku di DPR. Jangan tanyakan visi, misi, apalagi ideologi, karena sesungguhnya mereka tidak serius. Partai politik selalu berbeda satu dengan lainnya, paling tidak untuk urusan ideologi. Jadi kalau anda berpindah-pindah partai, maka orang bingung untuk menentukan apa ideologi Anda. Kiri-kanan oke, atau atas-bawah juga oke?
Di jagat professional, pindah dari satu perusahan ke perusahaan yang lain itu biasa. Di dunia jurnalistik televisi, misalnya, Anda dapat pindah ke stasiun manapun yang Anda suka. Itu biasa, karena yang penting bagi dunia profesional adalah loyal terhadap profesi. Perusahaan boleh A atau B, tapi profesi harus tetap dijalani dengan sepenuh hati. Pameonya kurang lebih begini: loyal pada profesi bukan pada institusi.
Tapi jangan cepat-cepat menuduh dulu, karena selalu ada alasan bagi politisi untuk berpindah partai demi dijadikan caleg. Ingat, politik adalah seni menciptakan kemungkinan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Politik adalah seni membuat ketidakmungkinan menjadi mungkin. Nah, kalau tidak mungkin jadi caleg di partai yang lama, maka pindah partai saja biar tetap jadi caleg. Mungkin, kan? Lagi pula, berpindah partai juga menunjukkan politisi kita tetap loyal pada "profesinya," ya itu tadi, menjadi anggota dewan.
Di samping itu, jangan juga melulu salahkan para politisi 'kutu loncat" ini. Partai politik juga harus dituding. Peluang politisi pindah partai hanya terjadi kalau partai politik mau menerima. Banyak alasan untuk menerima politisi dari partai lain, soal dana, atau juga karena partai kekurangan kader "jagoan" untuk digadang-gadang jadi anggota dewan.
Partai politik adalah instrumen penting yang membangun sistem politik. Tak ada sistem politik moderen tanpa adanya partai politik. Partai yang kemudian memperjuangkan banyak kepentingan. Termasuk juga bagaimana partisipasi rakyat dimasukkan dalam agenda politik bernegara. Singkat kata, partai politik memang seharusnya menjadi kepanjangan kepentingan rakyat, atau paling tidak para pemilihnya.
Teori di atas menunjukkan, menjadi anggota partai sejatinya adalah tugas mulia. Mereka bersatu dalam payung yang sama: memperjuangkan cita-cita dan tujuan untuk kepentingan orang banyak. Itu sebabnya, demi partai banyak anggota yang rela mengorbankan tenaga dan hartanya. Mereka mau dan harus berkeringat, hingga menjadi politisi sejati. Partai juga harus mempunyai pola rekruitmen sedemikian rupa, sehingga hanya orang-orang pilihan yang akan menjadi kader andalan partai.
Tampaknya teori di atas telah ditinggalkan dunia politik kita. Manajemen partai yang amburadul membuka peluang bagi politisi kutu luncat tersebut. Tak perlu jadi kader yang berkeringat, cukup punya pengalaman di partai lain, maka Anda akan jadi kader partai dengan nomor jadi. Atau jadilah artis ngetop, maka nomor jadi akan menanti Anda dan siap diberikan partai politik.
Memang enak jadi anggota dewan. Hidup jadi lebih mudah. Rumah, telepon, dan tetek bengek lainnya ditanggung negara. Kalau disambangi Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak perlu malu. Toh, banyak yang telah ditangkap KPK dengan tuduhan korupsi. Meski Bank Indonesia telah menghentikan aliran dana ke DPR, seperti yang terungkap dalam persidangan korupsi para petinggi Bank Indonesia, tapi soal mencari sumber aliran dana, boleh jadi semudah berganti partai politik.
Zaenal Bhakti
Kepala Program Khusus Liputan 6
Comments